DPRD Provinsi Jambi Minta Dugaan Penipuan Rekrutmen Bintara Polri Diusut Transparan

Infodaily.id – Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra, Hambali, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menurunkan personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri untuk mengawasi dan membantu mengusut dugaan penipuan dalam proses rekrutmen Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Jambi.

Permintaan tersebut disampaikan Hambali setelah muncul dugaan keterlibatan dua oknum personel Polda Jambi berinisial Briptu MD dan Bripda Y dalam perkara tersebut.

BACA JUGA :  Bahas Data Satelit dan Analisis Digital, DPRD Provinsi Jambi Sambangi Pusat Riset BRIN

“Saya meminta Kapolri turun langsung mengirim Propam Mabes Polri untuk turun. Jangan sampai ada korban kelanjutan. Diduga selama ini ada kejadian, namun tidak ada yang mengetahui,” tegas Hambali.

Berdasarkan informasi sementara yang diterimanya, dugaan penipuan tersebut diduga menimbulkan kerugian hingga sekitar Rp7,818 miliar. Namun, jumlah korban dan kerugian tersebut masih memerlukan verifikasi serta pendalaman oleh aparat penegak hukum.

Hambali menilai dugaan perkara tersebut perlu diusut secara menyeluruh agar tidak mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan anggota Polri yang seharusnya berlangsung secara transparan dan sesuai ketentuan.

BACA JUGA :  Kenduri Sko Kerinci, Gubernur Al Haris Dorong Budaya Jadi Perekat Persatuan

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dalam seleksi penerimaan anggota Polri dengan meminta sejumlah uang.

“Ke depan agar berhati-hati. Apalagi di zaman Pak Prabowo, rekrutmen ini benar-benar transparan dan tidak ada jual beli jabatan. Kalau mau jadi polisi, siapkan fisik, mental, kesehatan, dan psikologi,” ujar Hambali.

BACA JUGA :  Wabup Tanjab Timur Tinjau Program Konvergensi Stunting di Sabak Timur

Hambali berharap dugaan perkara tersebut dapat ditangani secara tuntas dan terbuka. Ia juga meminta setiap pihak yang terbukti terlibat diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, penanganan yang transparan diperlukan untuk memastikan proses rekrutmen anggota Polri tetap berjalan secara profesional sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. (Adv)